Berbagai Institusi seperti, BMKG dan Badan Geologi Kementerian ESDM menegaskan pentingnya penataan tata ruang di wilayah rawan bencana dengan baik dan benar. Hal ini ditengarai akan meminimalisir risiko jatuhnya banyak korban ketika bencana terjadi.

Deputi Geofisika BMKG Muhammad Sadli mengatakan sesuai amanat undang-undang seharusnya ada batas wilayah aman yang tidak boleh dibangun pemukiman masyarakat demi alasan keamanan, sehingga kalaupun terjadi bencana akan meminimalisir baik dari sisi kerugian materi maupun korban jiwa. Itulah sebabnya perlu digalakkan penataan tata ruang, terutama di wilayah rawan bencana.

“Penataan ruang. Itu penting sekali, kenapa orang bisa membangun sangat dekat dengan pantai, harusnya kan ada Amdal ya, berapa meter dari pantai yang kita sudah tahu bahwa itu rawan, rawan tsunami. Kenapa masih ada bangunan di tepi pantai itu, atau pabrik dan sebagainya. Sehingga penegakan aturan itu sangat penting sekali, itu juga salah satu mitigasi yang sangat penting untuk ditindaklanjuti,” ungkap Sadli.

Dalam acara Mitigasi Bencana Masih Jadi PR, di Jakarta, Kamis (3/1) ia mengatakan, pemerintah daerah (Pemda) harus terdepan dalam melakukan mitigasi bencana karena mereka yang paling dekat dengan masyarakat dibandingkan dengan pemerintah pusat.

Menurutnya, ke depan, pemda yang wilayahnya rawan bencana harus lebih menggalakkan lagi berbagai edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat tentang mitigasi bencana seperti melakukan berbagai pelatihan, atau bahkan menambah anggaran untuk membuat sistem peringatan dini bencana, sehingga masyarakat pun bisa menjadi lebih peduli, dan siap siaga kalau terjadi bencana.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here