Persoalan sampah terutama sampah plastik saat ini telah menjadi perhatian utama di dunia. Bahkan, Indonesia sendiri merupakan penyumbang sampah plastik terbesar kedua di dunia. Berdasarkan data Asosiasi Industri Plastik Indonesia (INAPLAS) dan Badan Pusat Statistik (BPS), sampah plastik di Indonesia mencapai 64 juta ton per tahun, lalu sebanyak 3,2 juta ton merupakan sampah plastik yang dibuang ke laut.
Belum lama ini, dunia digemparkan dengan penemuan seekor Paus di Wakatobi yang mati dalam kondisi mengenaskan. Di dalam tubuhnya ditemukan banyak sampah plastik, mulai dari botol minuman sampai sandal. Tentu, hal itu menjadi masalah yang serius.
Di Indonesia, berbagai wilayah telah menerapkan aturan-aturan dan kebijakan untuk menekan tingginya angka sampah plastik tersebut, termasuk Kota Bogor. Dan Bogor adalah kota keempat yang mulai melarang kantong plastik di toko modern dan pusat perbelanjaan dari sebelumnya Banjarmasin, Balikpapan, dan Badung, Bali.
Tepat pada tanggal 1 Desember 2018, Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor secara gamblang menetapkan dan mensosialisasikan kepada masyarakat melalui Peraturan Wali Kota (Perwali) nomor 61 tahun 2018 tentang Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik, yang artinya seluruh toko modern dan pusat perbelanjaan yang ada di Kota Bogor dilarang untuk memberikan kantong plastik kepada para konsumen serta menetapkan  Bogor Tanpa Kantong Plastik (BOTAK).
Berdasarkan data dari Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Bogor, ada 650 ton sampah per hari, kemudian 5 persennya adalah plastik dan 1,8 tonnya merupakan sampah plastik dari 23 retail dan pusat belanja modern yang ada. Atas dasar itulah, Pemkot Bogor berupaya untuk menurunkan tingginya sampah plastik di Kota Bogor.
“Ini yang kami lakukan untuk menyelamatkan kota kita saat ini serta negara kita di masa yang akan datang. Ke depan sesuai dengan Perda tahun 2012 itu ada sanksinya dari mulai denda, kurungan penjara sampai pencabutan izin bagi yang tidak mengikuti kebijakan pemerintah,” ucap Bima, Sabtu (1/12/18).
Di sisi lain, penerapan Perwali tersebut masih dalam tahap sosialisasi. Pada hari pertama penetapan aturan Perwali tersebut, masih ada toko – toko modern dan pusat perbelanjaan yang belum menyediakan kantong plastik dengan alasan menghabiskan stok. Tetapi, Pemkot Bogor memberikan toleransi batas waktu sampai bulan Maret 2019 mendatang, karena setelah bulan Maret seluruh toko modern dan pusat perbelanjaan tidak boleh menyediakan kantong plastik baik yang berlebel maupun SNI, jadi harus sudah organik total atau menyediakan kantong belanja ramah lingkungan.
Kepala Dinas DLH Kota Bogor Elia Buntang mengatakan, ada dua tipe kantong plastik yang selama ini digunakan oleh toko modern dan pusat perbelanjaan yakni kantong plastik ekolabel dan SNI serta ada yang tanpa label. “Nah, kalau yang tanpa label dan tanpa SNI tidak boleh ada lagi,” jelasnya.
Bagaimana dengan masyarakat ? Wali Kota Bogor, Bima Arya menegaskan, Pemkot Bogor telah memberikan opsi atau pilihan untuk masyarakat antara lain membeli kantong plastik ramah lingkungan dengan varian harga yang berbeda dari toko modern dan pusat perbelanjaan yang menyediakan atau membawa kantong sendiri dari rumah.
Kendati demikian, kebijakan untuk mengurangi bahkan menghilangkan penggunaan plastik terutama bagi pelaku usaha memang sudah pernah diberlakukan, bahkan tidak hanya di Kota Bogor tetapi di beberapa kota di indonesia sekitar lebih dari 2 tahun yang lalu dan kebijakan itu hanya berjalan beberapa bulan saja hingga pada akhirnya nyaris tidak mendapatkan respon yang positif dari publik.
Pengamat Kebijakan Publik, Yusfitriadi LP
Menurut Pengamat Kebijakan Publik dan Politik Yus Fitriadi, ada beberapa faktor yang menyebakan kebijakan itu tidak mendapatkan respon positif dari publik antara lain, kebijakan tidak didesain secara konprehensif. Padahal, seharusnya sebuah kebijakan harus melalui proses yang sangat mendalam sebelum dijadikan sebuah kebijakan seperti riset, kajian mengenai orientasi yang jelas sampai pada pengawasan operasional, pengganti, sarana untuk mengantisipasi plastik dan sebagainya.
Dalam membuat kebijakan, lanjutnya, perumusannya harus melibatkan publik, artinya kebijakan ini diberlakukan untuk publik, sehingga perumusannya harus juga partisipatif agar memang bisa diterima dengan logis oleh masyarakat.
Terlepas dari itu, uji coba pun harus dilaksanakan sebelum kebijakan diberlakukan, supaya bisa terlihat pelaksanaanya efektif atau tidak, termasuk di mana ada kendalanya. Karena kebijakan sudah pernah ada dan tidak berjalan optimal, maka seharusnya diadakan dahulu sebuah evaluasi yang serius, agar memang sebuah kebijakan tidak sekedar asal saja.
“Terkait berjalan atau tidak gimana nanti. Pengawasan yang maksimal beserta sanksi yang proporsional apapun bentuknya, jika tidak ada pengawasan yakinlah tidak akan berjalan sebuah kebijakan. Kemudian, aspek keberlangsungan sebuah kebijakan harus menjadi perhatian yang serius, supaya mampu berjalan dalam kurun waktu yang panjang dan mencapai sebuah orientasi awal kenapa kebijakan dilahirkan,” tegasnya.
Sementara itu, terkait manfaat sampah plastik, Yus menilai pasti ada. Tetapi memang gagasan untuk program daur ulang dan menjadikan sampah plastik menjadi barang bermanfaat terkadang tidak mendapatkan dukungan maksimal dari pemerintahan. Buktinya, program larangan plastik tidak konprehensif kajiannya.
“Seharusnya kalau kebijakan larangan kantong plastik melalui proses kajian yang konprehensif, sudah pasti akan desain program daur ulangnya karena kan satu kesatuan kebijakannya,” katanya.

Reporter :

Muhammad Taufik Hidayat

Fadil Novianto
Hendi Novian

Editor: Robby Firliandoko

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here