Berbagai upaya tengah dilakukan Pemerintah Kota Bogor untuk dapat menumbuhkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Berbagai fasilitas dan program sengaja dibangun untuk meraup pendapatan dari sektor pariwisata. Dari mulai berbagai fasilitas umum berupa taman yang cantik hingga kegiatan-kegiatan yang dinilai dapat mendatangkan banyak wisatawan. Selain itu, Pasar dan Pelayanan Transportasi telah lebih dahulu menjadi sumber PAD yang sangat diharapkan. Namun, kedua sektor tersebut juga tidak pernah lepas dari masalah.
Wakil Wali Kota Bogor Dedie A. Rachim menjelaskan bahwa perecanaan penataan transportasi di Kota Bogor menyesuaikan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 49 tahun 2007 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 98 tahun 2015 tentang Percepatan Penyelenggaraan LRT terintegrasi di wilayah Jakarta, Bogor, Depok dan Bekasi.
“Ini adalah modalitas. Apalagi bila kita bisa menyelesaikan perencanaa infrastruktur secara baik, kita juga bisa menata transprtasi dengan baik. Dengan masuknya LRT ke Bogor menandakan akan adanya 120 ribu penumpang masuk ke Bogor,” kata Wakil Wali Kota Dedie A. Rachim saat menjadi narasumber kegiatan Ngopi Ala Wartawan yang diselenggarakan oleh PWI Kota Bogor bekerja sama dengan Lembaga Pemerhati Kebijakan Pemerintah yang mengusung Tema Masalah Pasar dan Trasnportasi Jangan Hanya Janji pada Kamis, (23/5/2019).
Ngopi Ala Wartawan sendiri merupakan program Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Kota Bogor sebagai bentuk komitmen PWI Kota Bogor dalam mengawal pembangunan yang ada di Kota Bogor. “Isu Pasar dan Trasnportasi ini muncul ketika kang Bima belum selesai di periode satu dan lanjut di periode kedua. Ini suatu janji yang harus ditagih oleh masyarakat,” kata Ketua PWI Kota Bogor Arihta Utama Surbakti.
Lebih lanjut, Wakil Wali Kota Dedie juga menjelaskan bahwa dampak LRT tersebut adalah perlunya penataan ulang sistem transportasi. “Pilihanya dua, siapkan monorel atau trem way yang lebih murah karena tidak perlu membuat jalur lagi, namun harus bersamaan dengan moda lain. Untuk pembangunan ini kami ditawarkan oleh Kementerian Keuangan dengan menggunakan skema obligasi daerah. Skema pembiayaan ada beberapa pilihan. Ini bukan mimpi dan di tahun 2022 bisa selesai. Persiapan Kota Bogor harus matang, khususnya dengan berbagai stakeholder,” tambah Wakil Wali Kota Dedie
Sementara itu, Direktur Eksekutif Center for Badget Analysis Ucok Sky Khadafi berharap dengan masuknya LRT, Bogor harus punya investasi lebih. Bukan hanya sekedar beton-beton saja. “DPRD, masyarakat dan pemerintahnya harus menekan mengenai sumbangsih dari LRT kepada Bogor di setiap bulan dan tahunan. Yang melakukan ini harus masyarakatnya. Kita harus melek  anggaran dan politik,” kata Ucok.
Ucok menambahkan bahwa hal ini perlu dilakukan karena LRT  dinikmati orang berduit, kemudian uang PADnya dapat diberikan kepada masyarakat miskin.
Mengenai Pasar, Wakil Wali Kota Bogor Dedie A. Rachim menjelaskan bahwa selain melakukan penegasan penataan Pedagang Kaki Lima (PKL) di Pasar Tradisional, ada tiga hal yang menjadi perhatian Pemerintah Kota Bogor. Pertama, bagaimana Pemkot dapat memgembalikan marwah pedagang pasar pemilik kios yang telah membeli dengan harga tinggi. Kedua,  menyelematkan warga Ardio yang terbelenggu oleh pedagang. “Ketiga kami ingin mengembalikan jalur pejalan kali di MA Salmun dan Dewi Sartika,” kata Wakil Wali Kota Dedie.
Menanggapi hal tersebut, Wakil Ketua DPRD Kota Bogor Herry Cahyono menyatakan bahwa bila melihat ke belakang, Bogor adalah kota jasa. Dan kota jasa harus didukung oleh berbagai fasilitas. Salah satunya infrastruktur. penyedia penginapan dan kuliner.
“Sementara, ketika saya melihat visi misi Wali Kota, Bogor akan dijadikan kota ramah keluarga. Ini kembali ke masa silam. Kota Ramah Keluarga itu artinya harus jauh dari industri. Karena harus nyaman dan jauh dari kebisingan. Kalau visi misi kontradiktif, berarti ada infrastruktur yang bertolak belakang,” kata Herry Cahyono.
Terkait pasar, Herry Cahyono berharap PD Pasar harus bisa menata pedagang. Bukan menjalankan apa yang sudah ada.
Hal senada juga disampaikan oleh Mantan Dirut PD Pasar Tohaga Kabupaten Bogor Eko Romly yang menyatakan bahwa penataan pasar harus dilakukan dan PKL merupakan musuh pengelola pasar. Untuk itu, PD Pasar serta Pemkot perlu melihat perdanya. “Kalau untuk menata pasar itu kewenangan siapa? Kalau di Kabupaten, untuk penataan bagian luar tugasnya Pemda, kalau di dalam baru kami,” kata Eko.
Mengenai pembangunan pasar, Eko menyarankan bahwa Pasar harus dekat dengan keramaian masyarakat. “Untuk pembangunan, kami tidak dibantu investor. kami dibantu Pemda dan Pemerintah, baik provinsi maupun nasional,” tambah Eko.
Melihat permasalahan pasar dan tata kelola transportasi, Wartawan Senior Pikiran Rakyat Irwan Natsir menyampaikan bahwa Pemkot dan Pemkab harus bersinergi dalam membangun. Kemudian, menurutunya Pasar Tradisional itu bagus. Tapi karena mental membangun dari investor akhirnya dibangun mal.
“Ego daerah harus kita kurangi. Termasuk pembenahan pasar. Karena ini sudah rumit,” saran Irwan Natsir.
Reporter: Robby Firliandoko
Editor: Saeful Ramadhan

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here