Melihat situasi kondisi banyaknya masyarakat yang belum tentu bersalah di mata hukum tetapi sudah terjerat oleh hukum karena tingginya kekuasan yang memaksa harus melakukan seperti adanya penahan penahan, enam orang inisiator diantaranya Iwan Sumiarsa, Endi Kusumah Hermawan, Muhammad Arsjad Yusuf, Nazwar Samsu, Siti Tatum, Khusnul Naim, mendirikan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Keadilan Rakyat.
Tingginya militansi jiwa sosial seperti yang dibarengi keahlian hukum dari para inisiator, kehadiran LBH yang berdiri sejak Mei 2019 lalu  untuk membela hak hak masyarakat supaya jelas di mata hukum sehingga memberikan rasa keadilan terhadap masyarakat yang benar benar tidak bersalah.
Selama perjalanan sejak berdiri, LBH Keadilan Rakyat sudah menangani beberapa kasus yang menyangkut hajat masyarakat luas seperti perkara penggusuran di wilayah tol Cilenggang, penggusuran sepihak di daerah Naringgul, perkara kemanusian dan masih banyak lainnya. Bahkan, saat ini LBH Keadilan Rakyat sedang menangani 10 perkara kasus hukum di berbagai wilayah di Indonesia.
Selain mengadvokasi permasalahan masyarakat yang masih lemah pengetahuan terhadap hukum, LBH Keadilan Rakyat memiliki program Kadarkum alias sadar hukum yakni program yang aktif memberikan edukasi kepada masyarakat tentang hukum sehingga bisa membuka pola pikir masyarakat bahwa apa yang dilakukan maupun diucapkan ada risiko hukum baik yang disengaja maupun tidak.
Misal, dengan kecanggihan teknologi maupun di era digital saat ini masyarakat bisa dengan mudah mengakses media sosial atau membuat status di akun medianya, meskipun status itu bertujuan bercanda atau bergurau tetapi dibalik itu semua ada hukum yang mengintai seperti adanya Undang Undang ITE sehingga bisa terjerat hukum kejalur jeruji besi.
“Hukum merupakan prodak politik yang dibuat pemerintah bersama DPR. Namun melihat kondisi sekarang, hukum di Indonesia masih banyak yang perlu di koreksi khususnya rancangan hukum yang akan ditetapkan,” ucap salah satu inisiator LBH Keadilan Rakyat Iwan Sumiarsa.
Menyikapi perkembangan hukum di Indonesia sekarang ini, menurutnya, perkembangan atau efektivitas atau kenyamanan hukum khusus di Indonesia bisa dilihat seberapa besar gejolak masyarakat atau seberapa banyak gugatan gugatan dari masyarakat terhadap prodak hukum yang dibuat oleh pemerintah, seperti penggugatan di Mahkamah Konstitusi (MA).
“Dalam hal ini pemerintah juga harus bisa memperhatikan lembaga lembaga hukum yang ada di Indonesia karena LBH juga mitra pemerintah dalam mengawal keberlangsungan hukum yang sudah ditetapkan maupun rancangan hukum yang akan ditetapkan,” katanya.
Bagi masyarakat yang ingin melakukan pengaduan hukum atau membutuhkan bantuan hukum bisa langsung mendatangi kantor sekretariat LBH Keadilan Rakyat yang berlokasi di Jalan Cemplang Utara No. 25 RT 01/13, Kelurahan Cilendek Barat, Kecamatan Bogor Barat, Kota Bogor atau hubungi 081311123034 atau 081323808000.
Reporter : M. Taufik Hidayat
Editor: Robby Firliandoko

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here