Rektor IPB University Prof. Arif Satria menyatakan bahwa Indonesia masih dihadapkan pada sejumlah krisis lingkungan antara lain limbah plastik yang menurut Jambeck et. al. (2015) memperkirakan bahwa limbah plastik yang mengalir ke laut oleh 192 negara pantai pada 2010 adalah 4,8 hingga 12,7 ton, dan Indonesia berada di peringkat kedua terbesar setelah China.

Rektor Arif menambahkan bahwa berdasarkan data Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan pada tahun 2019 bahwa dari 125 juta hektare kawasan hutan, sekitar 35 juta hektare dalam kondisi rusak berat atau berupa lahan tidak berhutan. “Indonesia juga berpotensi mengalami krisis air bersih dan diramalkan pada tahun 2025 hampir dua per tiga penduduk dunia akan tinggal di daerah-daerah yang mengalami kekurangan air berdasarkan data UNESCO 2017,” kata Rektor Arif.

Sementara, laporan FAO pada tahun 2018 menyebutkan bahwa pada tahun 2030 perubahan iklim akan menambahkan jumlah orang miskin hingga seratus juta jiwa dan harga pangan melambung hingga 12%, padahal 60% pengeluaran orang miskin untuk pangan.

“Begitu pula masalah-masalah lingkungan lainnya seperti kerusakan ekosistem laut, pencemaran, limbah dan lain sebagainya,” tambahnya.

Kemudian, Rektor Arif juga menjelaskan bahwa krisis lingkungan dan sumber daya alam adalah krisis tata kelola (governance), dengan demikian menandakan ada kegagalan mengatur tindakan para pihak dari mulai negara, swasta dan masyarakat yang berkepentingan terhadap sumber daya. Meskipun peran masyarakat dalam pengelolaan termasuk paling lemah, dan Rektor Arif menambahkan bahwa dalam pengelolaan SDA masyarakat belum diperankan secara optimal.

“Padahal, menurut studi saya pada tahun 2004 membuktikan bahwa masyarakat pesisir sebenarnya mampu mengelola sumber daya alam, contohnya di Lombok Barat ada sistem sawen yang merupakan aturan waktu menebang pohon di hutan, menanam padi, serta menangkap ikan,” jelasnya.

Sistem Sawen di Lombok Barat sangatlah memiliki arti dalam menjaga kelestarian sumber daya di ketiga eksosistem yakni hutan, sawah dan laut, dan ini membuktikan bahwa masyarakat mampu mengelola sumber daya alam.

Rektor IPB University Arif Satria menegaskan bahwa masyarakat harus menjadi mitra dalam menyelesaikan berbagai persoalan lingkungan, sehingga dalam menata kelola baru sumber daya alam perlu ada kolaborasi yang baik antara pemerintah, swasta dan masyarakat sudah menjadi keniscayaan. “Lalu peran kami sebagai Akademisi yakni melakukan riset, meningkatkan kapasitas dan merumuskan kebijakan. Saya termasuk yang terlibat tentang bagaimana memperkuat masyarakat adat di laut. Buku hasil riset saya sudah ada dan itu merupakan kebijakan dari Kementerian dan kebetulan saya ketua timnya, itu satu hal yang kita sudah lakukan jadi kita sudah membuat route map bagaimana memperkuat masyarakat untuk pengelola di laut,” tutup Rektor Arif.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here