BOGOR – DPRD Kabupaten Bogor berharap Kabupaten Bogor bisa secepatnya turun dari Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) level 3 ke level yang lebih rendah. Untuk itu, anggota dewan menggencarkan monitoring pelaksanaan vaksinasi hingga ke pelosok daerah.

VAKSINASI

“Hari ini, saya ketua Komisi IV monitoring vaksinasi di Desa Cileungsi Kecamatan Cileungsi,” ujar Muad Khalim, Kamis (7/10).

Muad didampingi Camat Cileungsi, Adi Nugraha dan Kepala Desa Cileungsi, Beni Sopian. Dia mengapresiasi jajaran TNI-Polri dan tenaga kesehatan yang hingga hari ini terus berjibaku melaksanaan vaksinasi di seluruh wilayah Indonesia, khususnya di Kabupaten Bogor.

“Untuk Kabupaten Bogor yang jumlah penduduknya 5,4 juta jiwa tentu butuh penanganan yang lebih ekstra,” kata dia.

Di tempat terpisah, Ketua DPRD Kabupaten Bogor, Rudy Susmanto mengatakan, secara kelembagaan DPRD telah mengintruksikan agar setiap anggota dewan berperan aktif dalam pelaksanaan vaksinasi di wilayah Kabupaten Bogor.

“Semua anggota harus terjun langsung di dapilnya masing-masing untuk monitoring vaksinasi dan menyerap aspirasi apa yang dibutuhkan oleh petugas agar vaksinasi bisa berjalan lancar dan mencapai target,” katanya

Data Satgas Covid-19, hingga Kamis siang, (7/10) capaian vaksinasi baru 2.526.479 orang atau 30,32 persen dari 70 persen jumlah penduduk. Rendahnya capaian ini, membuat Kabupaten Bogor masih tertahan di PPKM level 3 meskipun angka penularan kasus sudah sangat landai.

INSENTIF

Untuk mendukung penanganan Covid, kata Rudy, DPRD bersama Pemerintah Kabupaten Bogor menambah alokasi anggaran untuk insentif nakes dan tambahan penghasilan pegawai rumah sakit yang awalnya dianggarkan Rp60 miliar dalam APBD 2021 murni, kemudian ditambahkan Rp54 miliar dalam APBD Perubahan 2021. Jadi total anggaran untuk insentif nakes sebesar Rp114 miliar dan secara bertahap akan dicairkan. “Kami minta agar secepatnya insentif nakes dicairkan,” kata dia.

Sebelumnya, Pemkab Bogor telah mencairkan insentif nakes hingga Februari 2021 sebesar Rp34,8 miliar. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Bogor, Ade Jaya Munadi menjelaskan, pencairan yang sudah dilakukan untuk pemberian insentif di bulan Januari dan Februari 2021.

Dia menjelaskan, besaran insentif yang diberikan untuk dokter spesialis Rp7,5 juta, dokter umum atau gigi Rp5 juta, bidan atau perawat Rp3,75 juta dan tenaga kesehatan lainnya Rp2,5 juta.

“Untuk tahun ini, insentif dibebankan ke pemerintah daerah. Kalau tahun 2020 kan anggarannya disiapkan dari Kementerian Kesehatan langsung,” kata Ade Jaya.

Peralihan pemberian insentif dari Kementerian Kesehatan ke Pemkab Bogor ini, berdampak pada besaran insentif kepada  nakes. Jika pada 2020 dokter spesialis mendapatkan Rp15 juta, dokter umum atau gigi Rp10 juta, bidan atau perawat Rp7,5 juta dan tenaga kesehatan lainnya Rp5 juta.

“Untuk 2021 ini, Kementerian Dalam Negeri minta setiap pemda mencairkan insentif nakes itu minimal 50 persen dibanding tahun lalu atau menyesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah,” jelas Ade.

Selain itu, BPKAD Kabupaten Bogor pun telah mencairkan insentif vaksinasi sebesar Rp4,8 miliar dengan besaran honor Rp500 ribu.

“Kita juga sudah cairkan pembayaran insentif untuk bulan November 2020 sekitar Rp18,6 miliar. Anggaran ini sumbernya dari Kemenkes yang masuk ke kas daerah di akhir Desember 2020 yang kemudian kita anggarakan di 2021,” jelas Ade.

(*)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here